Jakarta : Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak menghadiri Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan (Judicial Integrity Champions) dengan tajuk “Jalan Menuju Peradilan yang Unggul” di hotel Aryaduta. Pertemuan yang akan dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 25 hingga 26 Maret 2019, merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan EU-UNDP.
Dalam pertemuan yang diikuti oleh kurang lebih 100 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia ini setiap negara akan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan integritas yudisial. Dari Indonesia YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H. akan menyampaikan kesuksesan MA dalam menyusun database yang terintegrasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas peradilan. Dari Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Malaysia YM Tan Sri Richard Malanjun akan menyampaikan kisah sukses Malaysia dalam mengujicobakan integrity checklist dalam proses pembaruan peradilan di Malaysia. Sementara Vietnam akan menyampaikan upaya memperkuat integritas yudisial dan kapasitas hakim dalam penyelesaian sengketa komersial, dan Filipina memaparkan peran Dewan Koordinasi Sektor Yudisial.
Integrity Checklist merupakan alat untuk memperbaiki kinerja pengadilan dari perspektif transparansi dan akuntabilitas. Alat ini dikembangkan oleh UNDP bersama ICCE (International Consortium on Court Excellence) dengan menggunakan International Framework for Court Excellence (IFCE). Michael Kirby, mantan hakim Agung Australia, akan banyak berbicara mengenai IFCE.
Khusus untuk perserta dari Indonesia, diskusi di hari kedua akan berfokus pada pembahasan hasil-hasil dari Proyek SUSTAIN dan rencana keberlanjutannya, terutama mengenai keberlanjutan aplikasi sistem komputer: SIPP, SIWAS, SIKEP dan Sisdiklat. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.
