TES URINE dilanjutkan Rapat Dinas Bulanan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

(0 Votes)

Pontianak [HUMAS] - "STOP NARKOBA". Pada hari Rabu, 6 September 2017, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat bekerja sama dengan BNN Provinsi Kalimantan Barat mengadakan "Test Urine" kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat (KPT, WKPT, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/ Fungsional, Staf dan Tenaga Honorer) sebagai pelaksanaan instruksi Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI, bertempat di aula atas Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. "Test Urine" ini bersifat mendadak karena dilaksanakan sebelum agenda Rapat Dinas Bulanan dilakukan. Acara di mulai pada jam 08.00 WIB dan dilanjutkan dengan rapat bulanan yang membahas diantaranya :
  1. Pengumuman Hasil Tes Urine di Lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang semuanya dinyatakan "NEGATIF".
  2. Arahan Bapak KPT untuk Tim Akreditasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menyusun jadwal dan melaksanakan rapat untuk bergerak melakukan asestmen terkait Penilaian Akreditasi Pengadilan Negeri wilayah Kalimantan Barat.
  3. Penyampaian pesan Rapat pimpinan Mahkamah Agung RI yang disampaikan pada saat Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jakarta Pusat, yang sangat menyesal adanya OTT Panitera Pengganti di Jakarta Selatan. Hal ini sekaligus peringatan bagi pimpinan bahwa jabatan Non Hakim juga rawan akan KKN. Oleh sebab itu pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita harus diperketat.
  4. Masih banyak pengaduan masuk ke Mahkamah Agung tentang aparat pengadilan di daerah.
  5. Peningkatan pengawasan dan pembinaan di daerah. Regulasinya sudah ada tetapi pelaksanaan masih sangat kurang.
  6. Jaga kerahasiaan putusan.
  7. Mahkota Hakim adalah putusan, mahkota KPN adalah eksekusi.
  8. Berhati-hati dalam pelaksanaan penerimaan Cakim nanti, harus ada pakta integritas, dan panitia harus bekerja secara profesional.
  9. Besiap-siap Hakim Pemilu yang sebentar lagi akan banyak sekali dilaksanakan pemilu serentak.
  10. Penyerapan anggaran harus diperhatikan.
  11. Memecahkan solusi di Pengadilan Negeri secara bersama-sama.

Semoga dengan adanya Rapat Koordinasi ini, Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat terus terarah bergerak maju di bawah arahan Pimpinan. [SPM]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pencarian

MAKLUMAT LAYANAN

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Periode 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Periode 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024

PUBLIKASI SURVEI PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN

SIPPN

Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Pengadilan Tinggi Pontianak

SIPPN PT PONTIANAK

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image